Articles
80 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015"
:
80 Documents
clear
<![CDATA[PERAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN AKTE JUAL BELI) ]]>
<![CDATA[Manoppo, Novri]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana PemerintahDaerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumahtangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakatdi daerahnya. Namun Berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayananyang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baikdari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakatyang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti : a) Tata caraPelayanan, b) Rendahnya Pendidikan aparat, c) Kurangnya sarana dan Prasarana, dan d) Disiplinkerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah.Penelitian ini mengkaji mengenai peran seorang camat dalam pembuatan akte jual beli dikecamatan langowan selatan yang masih mempunyai permasalahan. Penelitian ini menggunakanmetode pendekatan kualitatif.Dari hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan pelayanan ditentukandari sikap kedisiplinan dari aparat pemerintah yakni pegawai dari kantor Kecamatan LangowanSelatan Kabupaten Minahasa.Key words : Camat dan Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[KONFLIK IBUKOTA DI KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA1 ]]>
<![CDATA[Indrahayu, Dirwan]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSalah satu esensi dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, adalah negaradalam hal ini pemerintah pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengisipembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada didaerahnya masing-masing. Namun pada kenyataanya Pasca pemekaran Kabupaten Buton Utaramasih banyak persoalan yang terjadi diantara kalangan masyarakat itu sendiri, persoalan yangseringkali timbul adalah masalah Ibukota yang sampai sekarang belum di fungsikan sebagaiIbukota Kabupaten Buton Utara yang pada kenyataanya tidak sesuai dengan amanah UndangundangNo 14 Tahun 2007.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya konflik Ibukota di Kabupaten ButonUtara Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan konsep yang di gunakan dalam penelitian ini adalahkonsep tentang konflik dan Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif.Hasil yang di peroleh dalam penelitia ini adalah menunjukan bahwa Adanya identitaskolektif yang terbentuk berdasarkan proses sosial-politik yang berlangsung di Buton Utara.Identitas sosial-politik itu juga setidaknya ada dua macam: 1) identitas sempit kedaerahan antaraBuranga dan Ereke yang terbentuk melalui proses sosial, 2) identitas yang terbentuk kerenapolarisasi politik antara massa pendukung kandidat dalam proses demokrasi. Identitas inimerupakan identitas baru yang terbentuk namun sangat berpengaruh terhadap berlangsungnyaproses politik di Buton Utara. Identitas kedaerahan antara Ereke dan Buranga dapat saja terleburoleh adanya identitas baru ini. Maksudnya bahwa orang Ereke dapat saja terlibat dalamMasyarakat Pembela Undang-Undang juga sebaliknya orang Buranga dapat saja berada dalammassa yang pro pemerintah.Kata Kunci: Konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara]]>
<![CDATA[PERANAN BPD DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DI DESA BARATAKU KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT1 ]]>
<![CDATA[Lalomo, Merson]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakSalah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya BadanPermusyawaratan Desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa adalah sebutan nama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yangdimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yanganggota-anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk desa yang memenuhipersyaratan. Peranan BPD adalah pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan BPD didasarkan padaperaturan yang berlaku.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis(Pasa1 1: 4 UU No. 6 Tahun 2014).Peranan BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa Barataku Kecamatan Lalodaadalah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Bersama-sama Kepala Desamenetapkan peraturan Desa. Bersama-sama dengan pemerintah desa menampung danmenindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturandesa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Memintapertanggungjawaban kepada Kepala Desa, juga membina demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPD dalam pembuatan kebijakanpemerintah desa Barataku Kecamatan Loloda.Kata Kunci : Peranan, BPD, Kebijakan Desa]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA (SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA) ]]>
<![CDATA[Pontoh, Salimudin]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKDalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahtraanmasyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah baikpusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnyapemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untukmemenuhi aspirasi masyarakat. Peran dari aparat pemerintah sangatlah penting karenaterlaksananya roda pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sikapprofessional dari setiap aparat pemerintah baik pimpinan sampai bawahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab dari setiappermasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, teori yang digunakan dalam penelitian iniadalah teori dari White dan Lippit (Harbani, 2008:46), mengemukakan tiga (3) gayakepemimpinan: Gaya Otokratis, GayaDemokratis, GayaBebas (Laizess Faire).Dari hasil penelitian didapati gaya yang digunakan oleh camat Bintauna adalah gayaDemokratis dimana dia terbuka dalam pengambilan keputusan, dan memperhatikan kesejahteraanpara bawahannya namun tidak sering juga beliau bersikap tegas dalam suatu masalah.Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan, Camat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA MANADO (STUDI KASUS DI KECAMATAN TUMINTING ]]>
<![CDATA[Matualage, Priska]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKDalam upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangankebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin (KSM).Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan olehpemerintah melalui program-program bantuan sosial, salah satunya programkeluarga harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yangmemberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan catatanmengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait denganpeningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosialterhadap warga miskin di Indonesia. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibumenyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP.Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak padarumah tangga yang bersangkutan.Implementasi Program Keluarga Harapan adalahsuatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnyasecara bertahap dan konsisten sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telahdiatur dalam ketentuan PKH tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana prosesimplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Manado khususnya diKecamatan Tuminting. Dan juga untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalampelaksanaan PKH di Kecamatan ini.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodedeskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,dan studi dokumen. Yang menjadi informan berjumlah 11 orang.Berdasarkan hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa secara umumproses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tumintingini sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses implementasinyayang berjalan sesuai dengan mekanisme alur kerja PKH, namun dalampelaksanaannya masing terdapat kendala-kendala yang terjadi.Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Implementasi Kebijakan]]>
<![CDATA[PERANAN HUKUM TUA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (SUATU STUDI DI DESA BLONGKO KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN).1 ]]>
<![CDATA[Antahari, Raomly]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKDilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, desa merupakan ujung tombakdari pemerintahan daerah karena berhadapan langsung dengan masyarakat.Desasebagai instansi pelayanan publik dituntun untuk memperbaiki serta mengantisipasiperkembangan masyarakat yang terjadi dalam rangka meningkatkan citra kerja dankinerja instansi pemerintah dan menjunjung terciptanya pemerintahan yang baik(good governance).Peranan Hukum Tua sangat penting dalam mewujudkan goodgovernance disuatu desa karena Hukum Tua merupakan pimpinan dalampemerintahan desa sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakatdidalam lingkungan pemerintahan desa itu merupakan tanggung jawabnya besertaperangkat desa lainnya termasuk pemerintahan yang ada di Desa Blongko KecamatanSinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan yang berupaya untuk mewujudkan goodgovernance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Hukum Tuadi Desa Blongko untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraanpemerintahannya didalamnya termasuk pengambilan keputusan, dalam bentukkehadiran pada pertemuan kemasyarakatan, memotivasi masyarakat untukberpartisipasi dalam kegiatan desa dan transparansi terhadap masyarakat dimanaketerbukaan Hukum Tua dalam penyaluran informasi kepada masyarakat kurang danterbatas. Penelitian ini melibatkan perangkat desa, tokoh agama dan masyarakatsebagai sampel dan pengumpulan data berupa data sekunder dan dataprimer.Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian teori masyarakatdan memberikan kontribusi serta masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan goodgovernance secara efektif dan efisien.Kata Kunci : Hukum Tua, Good Governance]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 (STUDI BAGI MASYARAKAT PETANI DESA BASAAN I KECAMATAN RATATOTOK) ]]>
<![CDATA[Wurangian, Mikhael]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSebagai negara agraris, Indonesia menempatkan sektor pertanian sebagai penyangga bagipemenuhan kebutuhan masyarakat, mengingat semakin terus bertambahnya kebutuhan akanpangan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, maka dalam upaya menanggulangikemiskinan penting kiranya membicarakan cara efektif dalam memberdayakan masyarakat petani.Pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong masyarakat untukmenyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital bagimasyarakat.Kian hari jumlah masyarakat yang masih memilih untuk bertani semakinsedikit.Masyarakat saat ini lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaandan di instansi-instansi pemerintah serta swasta lainnya.Sektor pertanian dianggap tidakmenjanjikan lagi.Strategi pemerintah yang tepat sangat diperlukan untuk kemajuan desa.Konsep yang dipakai untuk membedah strategi pemberdayaan yang dilakukan olehpemerintah desa dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukan oleh Andrew (2005) yangmengatakan strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran,maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untukpencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Strategitidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya prosestersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungansatu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis.Aspek yang dimaksud adalahperumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation).Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah desa dalam pemberdayanamasyarakat di desa Basaan I terutama di bagian pertanian, karena pertanian merupakan sumbermata pencaharian kebanyakan masyarakat, dengan majunya sector pertanian, maka kesejahteraanmasyarakat akan bertambah juga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalamrangka mendukung selesainya penelitian ini.Keywords : Strategi, Pemberdayaan, Pertanian]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIAT DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA1 ]]>
<![CDATA[Mantang, Amir]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKAparat pemerintahan berfungsi sebagai pelayanan masyarakat danpenyelenggara pemerintahan dimana dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidakterlepas dari pelaksanaan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,penggerakkan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptifyaitu tipe penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang situasi, atauproses yang diteliti. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitianyang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau prosestertentu dengan memilih data atau ruang lingkup tertentu sebagai sampel yangdianggap refresentatif.Dari hasil penelitian menunjukkan peran penting manajemen dalam sekretariatsangat tergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang digunakanorganisasi tersebut. Pelaksanaan fungsi secretariat dalam menjalankan fungsimanajemen dapat dioptimalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :1).Perencanaan (planning), 2).Pengorganisasian (organizing), 3).Pelaksanaan(actuating), 4).Pengawasan (controlling). Kemudian dari proses-proses pelaksanaanfungsi secretariat dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di SekretariatKabupaten Bolaang Mongondow utara, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi,yaitu: sistem dan prosedur kerja, komunikasi, sarana dan prasarana serta anggaran.Kata Kunci: Fungsi Sekretariat, Kinerja, Pegawai.]]>
<![CDATA[PENGARUH PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE1 ]]>
<![CDATA[Pontius, Amstorng Liwutang]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSalah satu tugas pemerintahan kecamatan adalah memberikan pelayanan bagimasyarakat. Demikian juga pemerintahan Kecamatan Tamako. Mengingat luasnya cakupantugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penelitian ini dibatasi unutk melihat tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan yangterkait dengan pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini berbentuk peneltian deskriptif analitis yaitu suatu tipe penelitian yangbertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara sistematis, faktual dan akuratmengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena objek yang diteliti, data yangdiperoleh di lapangan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. penelitian ini bertujuan untukmengetahui Pengaruh Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Terhadap PemberdayaanMasyarakat Di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.Konsep yang dipakai untuk mengukur tugas dan fungsi camat dalam penelitian ini sesuaidengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 tentangmenyebutkan tugas dan fungsi camatDari penelitian yang dilakukan, pengaruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camatterhadap pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tamako kabupaten kepulauan Sangihe dibagiatas 3 (tiga) variable yaitu : mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan danpengawasan serta melakukan evaluasi. Pengaruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camatterhadap pemberdayaan masyarakat dikategorikan sedang.Kata Kunci : Pengaruh, Tugas Pokok Dan Fungsi Camat, Pemberdayaan Masyarakat]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HUMAN RELATIONS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN1 ]]>
<![CDATA[Tombe, Glen Tonny]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKHuman relations adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorangdengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran dankepuasan psikologis. Dalam teori human relations beranggapan bahwa komunikasiinterpersonal untuk mengubah perilaku seseorang lewat interaksi untuk membangunsuasana akrab dalam kerja sama yang dapat memberikan motivasi dalam bekerjadengan perasaan puas.Dalam Teori Pemerintahan, tugas pokok pemerintahan yaitu: Pelayanan (service),pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Dipandang dari segihuman relations, keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yangdiamanahkan, haruslah dapat diukur dari ketiga fungsi tersebut.Kata Kunci : Human Relations, Pemerintahan]]>
